Presiden Jokowi Minta Hukum Tegas Yang Melakukan Pungli

Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap tegasnya dan menyatakan perang dan minta hukum tegas terhadap yang melakukan pungutan liar (pungli ) yang diperbuat aparat pemerintah ketika melayani masyarakat. Jokowi ( Jokowi Dodo ) hingga belusukan langsung operasi tangkap tangan yang diperbuat polisi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016) sore. 

Presiden Jokowi Minta Hukum Tegas Yang Melakukan Pungli

Pada saat operasi diperbuat, pada waktu yang sama di Kantor Presiden digelar rapat terbatas mengulas reformasi hukum. Hadir dalam rapat itu Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. 

Seusai rapat membahas referomasi hukum. Presiden Jokowi menerima laporan langsung dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub. Walaupun bisa dibilang nominal angka duet pungli yang diterima relatif tidak besar, tapi Presiden Indonesia Jokowi masih mengamati langsung operasi yang diperbuat tim perpaduan Mabes Polri serta Polda Metro Jaya tersebut.

Laporan yang diterima Pak Jokowi, pungli tersebut terkait kepengurusan surat-surat kapal. Angka uangnya ratusan ribu rupiah bahkan sampai jutaan rupiah. Seusai mengamati kerja polisi, Jokowi memberi tau pesan yang tegas. Ia memperingatkan kepada seluruh jajaran pemerintah supaya menghentikan praktik pungli yang dapat merugikan masyarakat

"Saya butuh peringatkan kepada seluruh lembaga serta instansi mulai saat ini stop pungli, khususnya pada pelayanan kepada masyarakat umum agar tidak ada yang dirugikan," Kata Presiden Jokowi.

Ucapan Presiden Jokowi tidak main-main bahkan ia sudah memerintahkan Menteri Budi Karya Sumadi dan Kementerian PAN-RB Asman Abnur untuk memecat pegawai yang tertangkap meminta uang pungutan liar ( Pungli ). Sementara itu, Kapolri membenarkan bahwa Presiden telah memerintahkan untuk memberantas pungli.

Di tempat terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung berkata, Presiden Jokowi mau ada terapi kejut untuk mereka yang sering menerima pungli. Oleh karena itu, operasi pemberantasan pungli dipastikan akan dilaksanakan dengan cara nasional.

Operasi pemberantasan aksi pungli ini, lanjut Pramono, akan dilakukan secara sungguh-sungguh. Polri selaku aparat hukum akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membantas operasi pungli. 

"Kita tunggu saja siapa lagi setelah ini, andaikan pelakunya PNS langsung saja kita pecat," Tegas Purnomo.

Pungli merupakan pengenaan anggaran di tempat yang tak seharusnya dikenakan atau dipungut biaya. Tak sedikit pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, mesikipun pungli tergolong ilegal serta digolongkan sebagai KKN, tapi kenyataannya masalah ini sering terjadi di Indonesia.
Tag: Berita

Berlangganan: Masukkan e-mail Anda untuk memperoleh kiriman artikel teraktual dari librasbr.com tepat di pesan kotak masuk.

feedburner

0 Komentar untuk "Presiden Jokowi Minta Hukum Tegas Yang Melakukan Pungli "

KETENTUAN BERKOMENTAR

↳ Berkomentarlah sesuai isi dan topik artikel
↳ Dilarang menyisipkan PRANALA (link) AKTIF